Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

OJK: Pemindahan Ibu Kota Berpotensi Dorong Pemerataan Investor

image-gnews
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen usai meluncurkan program Simplifikasi Pembukaan Rekening Efek dan Rekening Dana Nasabah Secara Elektronik di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2019. Tempo/Hendartyo Hanggi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen usai meluncurkan program Simplifikasi Pembukaan Rekening Efek dan Rekening Dana Nasabah Secara Elektronik di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2019. Tempo/Hendartyo Hanggi
Iklan

TEMPO.CO, Mataram - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan bakal mendorong pemerataan investor. Sebab, selama ini sebagian besar investor pasar modal berada di wilayah Pulau Jawa.

"Mudah-mudahan kalau nanti pemerintah pindah ibu kota ke Kalimantan berarti akan ada titik pertumbuhan ekonomi baru dan penyebaran ke orang-orang kaya baru, ini bisa lebih merata investornya," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat 25 Oktober 2019.

Data Kustodian Sentral Efek Indonesia per 23 Oktober 2019, jumlah investor berdasarkan wilayah masih dikuasai oleh Pulau Jawa dengan rasio mencapai 72,20 persen. Disusul kemudian Pulau Sumatera sebesar 15,01 persen dan Pulau Kalimantan dengan 4,90 persen serta sisanya tersebar di Indonesia bagian timur.

Dari total rasio persentase sebesar 72,20 persen tersebut, Pulau Jawa menggenggam total aset Rp 2.385 triliun, setara dengan 95,55 persen dari total aset nasional. Kemudian yang kedua dipegang Sumatera dengan total aset senilai Rp 32,89 triliun. Sisanya tersebar di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Indonesia bagian timur.

Menurut Hoesen, kondisi tersebut menunjukkan bahwa saat ini belum terjadi adanya pemerataan kekayaan. Karena itu, saat ini OJK terus menggenjot pembentukan perusahaan efek di daerah- daerah untuk meningkatkan jumlah investor.

Hoesen juga berharap pembangunan di titik-titik ekonomi baru di berbagai daerah lewat pembangunan infrastruktur selama lima tahun terakhir bisa ikut mendorong pemerataan. Dengan adanya pembangunan itu, diharapkan muncul pusat perekonomian baru sehingga memunculkan adanya potensi investor baru.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Harapan saya sampai 2022 itu komposisinya 72 persen yang ada di Pulau Jawa turun, menjadi berkisar 60-65 persen, sisanya berada di luar Pulau Jawa," kata Hoesen.

Merujuk data OJK sampai dengan 11 Oktober 2019, total investor saham (SID) telah mencapai angka 1,04 juta. Sedangkan investor reksa dana jumlahnya mencapai 1,53 juta dan investor di Surat Berharga Negara (SBN) mencapai angka 291.931 investor.

Menurut catatan OJK, jumlah investor saham telah meningkat hampir 2 kali lipat atau 194 persen sejak 2014. Sedangkan investor reksa dana meningkat 345 persen sejak 2014. Adapun investor juga meningkat hampir tiga kali lipat atau 276 persen sejak 2014.

DIAS PRASONGKO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Usai Bendesa Adat Tersangka Pemerasan, Kejati Bali Buka Peluang Koordinasi dengan Majelis Desa Adat

17 menit lalu

Kejaksaan Tinggi Bali merekonstruksi operasi tangkap tangan terhadap Bendesa Adat Berawa KR atas dugaan pemerasan terhadap seorang investor sebesar Rp 10 miliar untuk rekomendasi izin investasi. Reka ulang adegan itu digelar di Cafe Casa Bunga, Renon, Denpasar, pada Jumat, 3 Mei 2024. Foto: Kejaksaan Tinggi Bali
Usai Bendesa Adat Tersangka Pemerasan, Kejati Bali Buka Peluang Koordinasi dengan Majelis Desa Adat

Kejati Bali membuka peluang berkoordinasi dengan Majelis Desa Adat Bali usai menetapkan Bendesa Adat Berawa sebatersangka pemerasan investor.


LPS Sudah Bayar Dana Nasabah BPRS Saka Dana Mulia yang Ditutup OJK Sebesar Rp 18 Miliar

1 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui usai acara Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia pada Jumat, 15 Desember 2023 di Senayan, Jakarta Pusat. TEMPO/Amelia Rahima Sari
LPS Sudah Bayar Dana Nasabah BPRS Saka Dana Mulia yang Ditutup OJK Sebesar Rp 18 Miliar

Kantor BPRS Saka Dana Mulia ditutup untuk umum dan PT BPRS Saka Dana Mulia menghentikan seluruh kegiatan usahanya.


Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

1 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar (tengah), beserta jajarannya dalam konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2024 di The St. Regis, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

Sebanyak 1.213 BPR dan BPRS telah memenuhi ketentuan modal inti sebesar Rp 6 miliar. Masih ada lima persen yang belum.


Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 didorong oleh meningkatnya konsumsi dan investasi masyarakat hingga penyetopan kebijakan zero Covid-19 di Cina.  TEMPO/Tony Hartawan
Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.


Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

2 hari lalu

Taman Merlion, Singapura. REUTERS/Edgar Su/File Photo
Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

Menteri Bahlil membantah investasi di Indonesia selama ini dikuasai oleh Cina, karena pemodal terbesar justru Singapura.


Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

3 hari lalu

Massa berbaring setelah berunjuk rasa di kantor pusat Bank BTN, menyusul kasus dugaan hilangnya uang dari rekening, di Harmoni, Gambir, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN patuh dan taat hukum yang berlaku di Indonesia.


Chandra Asri Raih Pendapatan Bersih US$ 472 Juta

3 hari lalu

PT Chandra Asri Petrochemical, Cilegon, Banten. TEMPO/Yosep Arkian
Chandra Asri Raih Pendapatan Bersih US$ 472 Juta

PT Chandra Asri Pacific Tbk. (Chandra Asri Group) meraih pendapatan bersih US$ 472 juta per kuartal I 2024.


Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

3 hari lalu

Ilustrasi pinjaman online. Shutterstock
Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

Satgas Pasti khawatir layanan pinjaman dana online atau pinjol baik yang resmi ataupun ilegal berkembang dan digemari masyarakat. Kenapa?


Timothy Ronald, Pemegang Saham Termuda Holywings Group

5 hari lalu

Timothy Ronald, Pemegang Saham Termuda Holywings Group

Bisnis dari Holywings Group tidak hanya mencakup beach club terbesar di dunia (Atlas) dan di Asia (H Club), tapi juga klub dan bar


Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

5 hari lalu

Fadjar Hutomo memberikan sambutan di acara Fintech Securities Crowdfunding (Finscoin) di Surabaya 24 Februari 2022
Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) antara lain dengan memanfaatkan securities crowdfunding.